HeadlineTulisan

Ada Pemburu Rente Mainkan BBM Subsidi, Pemanfaatan Digitalisasi SPBU Perlu Dioptimalkan

0

Tingginya selisih harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar subsidi dengan non-subsidi membuat banyak oknum pemburu rente melakukan pennyelewengan BBM subsidi. Untuk itu, pemanfaatan digitalisasi SPBU harus dioptimalkan guna pengawasan distrubusi BBM subsdidi.

Pokok pikiran ini dipaparkan Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria,  dalam webinar bertajuk Menelisik Bisnis BBM Solar di Indonesia, yang digelar Energy Watch.

Sofyano Zakaria mengatakan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) perlu meningkatkan pengawasan dan turun ke lapangan dalam tugasnya mengamankan BBM subsidi di masyarakat.

“BPH Migas juga harus mengoptimalkan kinerja dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk melakukan pengawasan BBM subsisi terutama Solar yang cukup rawan penyelewengan,” kata Sofyano Zakaria

Menurutnya, selisih harga Solar subsidi dan nonsubsidi cukup besar, sehingga mengakibatkan banyak oknum pemburu rente yang mencoba mencari celah untuk menyelewengkan BBM subsidi ke pihak lain yang tak berhak. “Tentunya juga untuk menangguk untung sebesar-besarnya,” katanya.

Seperti diketahui, kuota BBM Solar tahun 2021 sebesar 15 juta kilo liter (KL). Tahun 2020 sebesa 35 juta KL dan tahun 2019 sebesar 38 juta KL. “Distribusi BBM subsidi itu harus diawasi dan diamankan, terutama oleh BPH Migas bersama aparat penegak hukum yang ada,” kata Sofyani.

Dengan optimalisasi iptek dan jaringan serta sinergi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya, dia optimis, pengamanaan BBM subsidi termasuk solar bisa dioptimalkan lagi.

“Selanjutnya, sistem digitalisasi dalam distribusi BBM termasuk Solar harus dioptimalkan. Dengan begitu, seluruh BBM yang dikeluarkan atau dikonsumsi oleh masyarakat atau badan usaha akan tercatat dengan akurat. Ini tantangan bagi kita semua terutama BPH Migas,” ujar Sofyano.

Sementara Mantan Wakil Komisi VII DPR Inas N Zubir menyarankan agar impor solar benar-benar distop oleh pemerintah. Sebab menurutnya, celah impor inilah yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu untuk memanfaatkan celah demi mengeruk keuntungan pribadi.

“Saya lihat impor solar ini tidak serius. Kalau mau melarang (impor) langsung terbitkan saja suratnya, jangan bentuknya himbauan atau surat edaran. Larangan itu musti tegas, misalnya Keputusan Menteri ESDM yang melarang impor solar,” tuturnya.

Dia juga meminta pemerintah memiliki neraca solar yang jelas agar penyelewengan solar oleh para distributor nakal bisa dihentikan.

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *