HeadlineTulisan

BPH Migas Serahkan Surat Keputusan Penugasan untuk Pertamina

0

Pertamina resmi menerima dua Surat Keputusan (SK) BPH Migas terkait Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dari BPH Migas. Kedua SK penugasan untuk Pertamina dari BPH Migas tersebut merupakan tindak lanjut terkait terbitnya Peraturan Presiden No. 69 tahun 2021 yang mengatur Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang berlaku sejak 3 Agustus 2021 lalu.

Penyerahan SK penugasan untuk Pertamina tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, kepada Dirut PT Pertamina (persero) Nicke Widyawati dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (SH Commercial & Trading) Alfian Nasution di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (31/08/2021).

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, mengatakan, SK Perubahan Penugasan ini merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden No. 69 tahun 2021. Erika menjelaskan bahwa keputusan ini ditetapkan melalui sidang Komite BPH Migas. “Harapan kami kepada Pertamina, meski dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga, tetap bertanggung jawab atas komitmennya,” ungkapnya.

Erika mengatakan, untuk tahun ini kuota Solar subsidi diberikan sebesar 15,58 juta kilo liter (kl), minyak tanah 500 ribu kl, dan Premium penugasan 10 juta kl. Erika berpesan agar Badan Usaha penerima penugasan dapat menyalurkan JBT dan JBKP ke konsumen yang berhak agar tepat sasaran.

“Setiap tiga bulan BPH Migas melakukan evaluasi penyaluran JBT dan JBKP dan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar BPH Migas untuk melakukan penyesuaian penugasan dan kuota penyalur triwulan berikutnya,” jelas Erika.

Sementara Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengatakan, Perpres No. 69 tahun 2021 diundangkan setelah adanya program restrukturisasi di tubuh BUMN, salah satunya Pertamina sebagai Holding Migas. Seperti diketahui, kini ada enam subholding, sehingga Pertamina sebagai Holding Migas perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terkait penugasan-penugasan dari pemerintah.

“Ada kekhawatiran penugasan-penugasan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak ini kemudian tidak berjalan dengan baik. Dan Alhamdulillah dengan regulasi ini, dengan Perpres Nomor 69/2021 dan juga dengan dua Surat Keputusan dari Kepala BPH Migas, kekhawatiran tersebut dapat kita jawab,” ujarnya.

Nicke Widyawati mengungkapkan bahwa Pertamina telah memberikan kewenangan penuh kepada PT Pertamina Patra Niaga untuk mengatur pendistribusian JBT dan JBKP dengan seefektif dan seefisien mungkin. Nicke berharap, PT Pertamina Patra Niaga dapat mengemban amanah untuk mewujudkan ketahanan energi serta mendukung program energi berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang dilaksanakan bersama-sama dengan BPH Migas serta Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN.

“Kami ucapkan terima kasih pada Ibu Kepala dan semua komite yang bergerak dengan cepat sigap dalam menerjemahkan Perpres 69 Tahun 2021 dan alhamdulilah SK tersebut sudah akan diserahkan pada Pertamina, dan Pertamina Patra Niaga berlaku secara hukum besok 1 September 2021,” paparnya

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *