HeadlineTulisan

Dosen UGM: Premium dan Pertalite Harus Dihapus, Tapi Harga Pertamax Diturunkan

0
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi

PT. Pertamina bisa menghapus bahan bakar minyak (BBM) beroktan rendah jenis Premium dan Pertalite, namun harga BBM Pertamax harus diturunkan dengan disubsidi oleh pemerintah. Namun bila BBM oktan rendah jenis Premium tetap dipertahankan, dampaknya akan buruk bagi lingkungan dan membuka peluang mafia migas cari untung.

Pokok pikiran tersebut dipaparkan Fahmy Radhi, mantan Satgas Anti-Mafia Migas yang juga dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam ‘Webinar Penghapusan Premium Pertalite’ yang digelar Dewan Energi Mahasiswa UGM.

Premium dan Pertalite termasuk BBM beroktan rendah yang menghasilkan gas buang tak ramah lingkungan. Sedang BBM beroktan tinggi adalah Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamax Turbo.

“Banyak negara tidak pakai lagi BBM oktan rendah. Hanya 6 negara yang masih pakai termasuk Indonesia gunakan BBM beroktan rendah,” kata dia.

Satgas Antimafia Migas pada 2015 meminta BBM Premium dihapus karena membuat bengkak APBN bertahun-tahun. “Pertamina berjanji menghapus pada 2017 tapi sampai sekarang belum dihapus. Alasannya distribusi Premium penugasan pemerintah,” katanya.

Disebutkan, saat ini pemerintah menetapkan harga Premium di bawah harga keekonomian. “Jadi subsidi dialihkan dan ini jadi beban Pertamina,” kata dia.

Makanya, usulam penghapusan Premium dan Pertalite ini terus jadi isu penting. “Pertamina berkepentingan karena selama lima tahun ini jadi rekomendasi Satgas Anti-Mafia Migas, tapi tak pernah direalisasikan,” tutur Fahmy.

Fahmy mengakui konsumen BBM oktan rendah masih sangat besar, meski konsumen sebaian mulai beralih ke Pertalite. Mengacu data Agustus 2020, penggunaan Premium 24 ribu kiloliter, dan Pertalite 51 ribu kiloliter, sedangkan Pertamax 10 ribu kiloliter.

Peningkatan konsumsi Pertalite menjadi jembatan dari Premium ke Pertamax di masa mendatang. “Migrasi Premium ke Pertalite sudah terjadi secara sukarela. Ini karena disparitas harga tidak terlalu besar. Konsumen juga sadar soal ramah lingkungan dan pemeliharaan mesin,” kata dia.

Sayangnya disparitas harga itu berubah dan harga Pertalite kemudian mengacu harga pasar. “Jadi harga Premium-Pertalite menganga tinggi. Akhirnya konsumen kembali ke Premium. Tujuan bridging jadi gagal,” kata dia.

Menurut Fahmy, Premium mesti dihapus karena impornya jadi lahan mafia migas berburu rente, bahkan melakukan penyelundupan. Hal itu karena pengadaan Premium melalui blending yang tak memiliki referensi harga di pasar dunia.

“Ini memudahkan mafia migas mark up selama puluhan tahun sejak masa Orba hingga era Jokowi. Terjadi perampokan APBN secara berlapis-lapis dan tiada aparat hukum yang mampu mencegah. KPK baru menetapkan 1 tersangka. Saya curiga rente impor BBM masih terjadi,” tuturnya.

Fahmy mengakui bakal timbul masalah atas penghapusan Premium karena konsumennya besar. Pertamina juga belum memiliki kilang minyak untuk BBM oktan tinggi sehingga harus impor dulu. “Mafia bisa jadi ada lagi. Bedanya, ada referensi harga internasional. Kalau ada mark up akan ketahuan karena ada harga patokan,” kata dia.

Untuk itu, salah satu solusinya dengan menurunkan harga Pertamax sesuai harga keekonomian agar konsumen beralih. “Harga minyak dunia lagi rendah. Tapi Pertamina tidak pernah menurunkan harga Pertamax dengan berbagai alasan. Malaysia saja turunkan harga BBM enam kali setahun,” kata dia.

Menurutnya, dengan membelinya secara murah dan menjual Pertamax dengan harga saat ini, Pertamina meraup untung besar. Pertamax bisa dijual dengan harga lebih rendah sesuai harga keekonomian.

Selain segera membangun kilang dan aksi komunikasi untuk BBM ramah lingkungan, pemerintah bisa juga memberi subsidi ke harga Pertamax dalam jangka waktu tertentu. “Subsidi ke Pertamax ini bisa dicabut secara bertahap,” ujarnya.

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *