HeadlineTulisan

Komisi VII DPR Apresiasi Pertamina dalam Penyaluran LPG Subsidi 3 Kg

0

Komisi VII DPR memberikan apresiasi kepada PT Pertamina dalam penyaluran LPG subsidi 3 Kg kepada masyarakat kecil melalui agen-agen dan pangkalan PSO. Meskipun demikian, Komisi VII DPR terus mendesak agar penyaluran supply chain LPG dapat terus ditingkatkan agar lebih efektif tersalur ke masyarakat yang miskin dan menengah ke bawah.

Sikap tersebut dirumuskan dalam kesimpulan Komisi VII DPR setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) di DPR Senayan, Jakarta.

Dalam RDP ini, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, PT Pertamina (Persero) akan kembali membuka keran impor LPG dengan volume 7,2 juta metrik ton. Impor LPG ini sudah sesuai dengan kebutuhan LPG tahun 2021 yakni 7,5 juta metrik ton.

“LPG sesusai alokasi 7,5 juta metrik ton. Itu kita hitung berapa produksi dari kilang atau LPG dalam negeri yang ada peningkatan, sehingga rencananya tahun 2021, impor LPG 7,2 juta metrik ton,” tutur Nicke.

Lanjutnya, perseroan akan mendorong agar porsi LPG subsidi berkurang sehingga LPG non subsidi menjadi bertambah agar tidak lagi jadi beban pemerintah.

“Kalau kita lihat terkait dengan impor dari gasoline, kita kan melihatnya pasar itu ada PSO dan non-PSO. kita dorong yang PSO supaya semakin kecil sehingga tidak menjadi beban dan yang non PSO kita tingkatkan,” katanya

Dia menambahkan produksi LPG dalam negeri saat ini sudah ada peningkatan. Hal ini terlihat dari hasil produksi kilang Pertamina atau kilang lainnya di dalam negeri. Diharapkan peningkatan produksi domestik bisa membuat Indonesia mengurangi ketergantungan impor LPG.

“LPG dalam negeri juga ada peningkatan baik dari kilang Pertamina maupun kilang lain di domestik sehingga kita bisa sedikit mengurangi yang seharusnya diimpor,” katanya.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, menghasilkan tujuh poin kesimpulan RDP.

Berikut hasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan Dirut PT Pertamina yakni :
1. Komisi VII DPR mendesak Direktur Utama Pertamina untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam mencapai semua target prioritas kerja di tahun 2021 dan menyampaikan progress secara berkala kepada Komisi VII DPR.

2. Komisi VII DPR mendesak Direktur Utama PT Pertamina untuk segera melaksanakan strategi dan solusi dari berbagai kendala yang dihadapi PT Pertamina dalam proyek RDMP agar pembangunannya dapat sesuai dengan rencana.

3. Komisi VII DPR mendukung Direktur Utama PT Pertamina dalam menyediakan small scale gas LNG sebagai pengganti BBM di pembangkit-pembangkit listrik yang dikelola oleh PT PLN (Persero) di pulau-pulwu kecil dan daerah-daerah tertentu.

4. Komisi VII DPR mendesak Direktur Utama PT Pertamina untuk berkoordinasi dengan PT PLN pada saat realisasi import LNG dari Mozambique pada tahun 2025 demi terjamin ketersediaan energi primer gas untuk pembangkit listrik yang dikelola oleh PT PLN.

5. Komisi VII DPR memberikan apresiasi kepada PT Pertamina dalam penyaluran LPG 3 Kg kepada masyarakat kecil melalui agen-agen dan pangkalan PSO. Meskipun demikian, Komisi VII DPR terus mendesak agar penyaluran supply chain LPG dapat terus ditingkatkan agar lebih efektif tersalur ke masyarakat yang miskin dan menengah ke bawah.

6. Komisi VII DPR mendesak Direktur Utama PT Pertamina untuk segera menyiapkan dan melaksanakan grand design transisi energi yang sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional.

7. Komisi VII DPR meminta Direktur Utama PT Pertamina untuk segera menyampaikan jawab tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR paling lambat tanggal 19 Febuari 2021.

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *