HeadlineTulisan

Penugasan Distribusi BBM Solar dan Premium Diatur Hukum, Pertamina Persingkat Birokrasi

0

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengatakan, penugasan pemerintah kepada Pertamina dalam penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sudah diatur berdasar hukum. Dalam melaksanakan penugasan ini, Pertemina berupaya mempersingkat birokrasi dan menyerahkan kewenangan kepada Pertamina Patra Niaga.

Hal itu dipaparkan Nicke Widyawati usai menerima dua Surat Keputusan (SK) BPH Migas terkait Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dari BPH Migas menyusul terbitnya Peraturan Presiden No. 69 tahun 2021 yang mengatur Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Nicke Widyawati mengatakan, pasca menerima penugasan dari BPH Migas, Pertamina menugaskan PT Pertamina Patra Niaga selaku Subholding Commercial and Trading untuk pendistribusian Solar dan Premium. “Sehingga dalam hal ini PT Pertamina (Persero) tetap bertanggung jawab, karena sebagai pihak yang menerima penugasan tersebut dan melaksanakan fungsi integriter, dari mulai tahap perencanaan maupun eksekusi yang fungsinya ada di bawah Direktorat Logistic, Supply Chain and Infrastructure (LSCI),” tuturnya.

Nicke berharap pelaksanaan distribusi BBM jenis Solar dan Pertamina maupun LPG yang kini fokus di bawah Subholding Patra Niaga akan lebih efektif dan efisien. “Juga birokrasinya juga kita persingkat, karena seluruh kewenangan untuk operasional pelaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada Pertamina Patra Niaga dan pak Mulyono, yang melakukan monitoring evaluasi untuk memastikan bahwa pelaksanaannya ini berjalan sesuai yang ditugaskan dengan cara yang lebih efektif dan efisien,” pungkasnya.

Menurut Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, pada tahun 2021 ini kuota Solar subsidi diberikan sebesar 15,58 juta kilo liter (kl), minyak tanah 500 ribu kl, dan Premium penugasan 10 juta kl. BPH Migas berharap, Badan Usaha penerima penugasan dapat menyalurkan JBT dan JBKP kepada konsumen yang berhak agar tepat sasaran.

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *