HeadlineTulisanVideo

Utusan PBB Perkuat Gugatan Warga Atas Polusi Udara Jakarta

0

Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Special Rapporteur), David R. Boyd, memperkuat gugatan Tim Advokasi Koalisi Ibukota atas polusi udara Jakarta yang kini disidangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dukungan David Boyd itu diwujudkan dengan menyampaikan pendapat keahliannya (Amicus Curiae) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut David Boyd, gugatan warga kepada tujuh pejabat negara atas pencemaran udara Jakarta dinilai berjalan sangat lambat sejak 16 bulan lalu.

“Jakarta adalah salah satu ibu kota terbesar di dunia dan memiliki kualitas udara yang sangat buruk, meski pemerintah Indonesia telah mencantumkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat untuk warga negaranya dalam konstitusi dan undang-undang mereka,” kata Boyd dalam Amicus Brief seperti dikutip Tim Advokasi Koalisi Ibukota.

Menurut Boyd, melindungi hak asasi manusia dari efek berbahaya polusi udara merupakan kewajiban konstitusional dan legislatif bagi pemerintah di Indonesia, bukan sebuah pilihan. “Dengan hormat, saya sampaikan bahwa pemerintah Indonesia gagal untuk meningkatkan kualitas udara luar ruangan di Jakarta,” kata Boyd.

Boyd menilai, kasus pencemaran udara Jakarta memiliki kepentingan global mengingat posisinya sebagai salah satu ibu kota terbesar di dunia. Karena itu, dalam pendapatnya Boyd turut mengingatkan lima poin penting yang seharusnya digunakan pengadilan dalam menangani kasus pencemaran udara.

Pertama, akses keadilan dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Kedua, bukti relevan berdasarkan penelitian ilmiah, tentang dampak buruk pencemaran udara terhadap kesehatan manusia dan hak asasi manusia di Indonesia.

Ketiga, Boyd meminta negara melakukan kewajibannya di bawah hukum HAM internasional dari perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Keempat, mengenai yurisprudensi konstitusional komparatif dari negara lain untuk membantu menafsirkan hak atas lingkungan yang sehat dalam konteks polusi udara.

Kelima, setidaknya ada tujuh langkah kunci yang perlu dilakukan negara untuk memenuhi kewajiban atas hak warga untuk menghirup udara bersih. Tujuh langkah itu adalah memantau kualitas udara dan dampaknya pada kesehatan, mengkaji sumber polusi udara, membuat informasi tersedia untuk umum, termasuk nasehat kesehatan masyarakat, menetapkan undang-undang, peraturan, standar, dan kebijakan kualitas udara.

Salah satu penggugat, Yuyun Ismawati, menyatakan Amicus Curiae dari Boyd sebagai pengingat kepada pemerintah untuk memenuhi kewajibannya. “Kami senang UN Special Rapporteur David Boyd secara gamblang dan lugas menyampaikan Amicus Curiae yang menekankan kewajiban negara untuk memenuhi hak untuk hidup sehat warga negaranya,” jelas Yuyun.

Sementara itu, salah satu kuasa hukum Tim Advokasi Koalisi Ibu Kota, Ayu Eza Tiara, yang mendampingi gugatan 32 warga tersebut mengatakan menyambut baik Amicus Curiae ini.

Ayu menuturkan tim kuasa hukum berharap surat dari utusan khusus PBB bisa menjadi pertimbangan serius bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini, demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, terutama hak atas udara bersih.

“Sudah saatnya pemerintah lebih membuka mata pada data-data kondisi buruk kualitas udara yang telah begitu banyak tersaji baik di lingkungan nasional maupun internasional, daripada sibuk membela diri, ketika telah secara nyata kondisi udara yang ada saat ini membawa kerugian untuk masyarakat,” ucap Ayu.

Warga Jakarta Beberkan Dampak Buruk Polusi Udara di PN Jakarta

Previous article

Demi Udara Lebih Bersih, Pertamina Perluas Program Langit Biru di 85 Kabupaten dan Kota

Next article

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *