HeadlineTulisan

Wakil Ketua DPD: Penghapusan Premium Bisa Dilakukan Bertahap Berbasis Kebutuhan Wilayah

0

Wacana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin. Menurutnya,  penghapusan Premium bisa saja diwujudkan, namun harus dilakukan secara bertahap melalui pendekatan berbasis kebutuhan wilayah.

“Program penghapusan Premium ini dapat dijalankan dengan syarat bertahap. Pertamina mesti menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan wilayah yang berbeda-beda. Tidak bisa langsung sekaligus dihilangkan, mungkin yang paling tepat adalah pembatasan stok di daerah,” ujar Sultan.

Sultan menjelaskan bahwa berdasar kesepakatan dunia setiap negara harus berupaya menurunkan emisi karbon dan mengurangi polusi udara. Salah satu upayanya dengan menggunakan jenis BBM yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan.

“Jadi, ada regulasi KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang menetapkan bahwa untuk menjaga emisi karbon itu, menjaga polusi udara ada batasan di RON,” tegas Sultan.

Sultan berharap, rencana penghapusan Premium dilakukan secara gradual. Artinya, penyaluran Premium sebenarnya tetap dilakukan secara selektif kepada konsumen pengguna. Sedang konsumen pengguna jenis BBM khusus penugasan (JBKP) seperti Premium diatur dalam Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM yang kemudian diubah menjadi Perpres No. 43 Tahun 2018.

“Penghapusan Premium selain perlu pertimbangan revisi Perpres tersebut, juga perlu memperhatikan kesiapan kilang milik Pertamina untuk memproduksi BBM beroktan tinggi,” ujarnya.

Sementara Region Manager Retail Sales VII PT Pertamina (Persero), Remigius Choerniadi Tomo menjelaskan, BBM Premium hanya bisa digunakan untuk mesin bensin dengan compression ratio yang rendah. Penggunaan Premium pada mesin membuat fuel economy tidak optimal (km/liter BBM rendah) serta emisi gas buang lebih kotor. Sehingga Premium dan Pertalite yang memiliki angka oktan rendah dinilai tidak ramah lingkungan.

Premium, lanjut dia, juga hanya cocok digunakan untuk mesin dengan teknologi mesin bensin Euro 1 yang emisi gas buangnya sangat polutif. Menurut Sultan senator muda asal Bengkulu tersebut bahwa kita juga dihadapkan oleh regulasi lingkungan. Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No 20 Tahun 2017.

 

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *