HeadlineTulisan

Wapres Sedih, 65% LPG Subsidi Dinikmati Orang Kaya

0

PT. Pertamina tak bosan-bosannya mengajak warga mampu untuk menggunakan liquified petroleum gas (LPG) non-subsidi jenis Bright Gas agar LPG subsidi 3 kilogram digunakan oleh masyarakat miskin. Tapi faktanya, masih banyak warga yang tergolong kaya tidak punya malu memakai LPG subsidi 3 kilogram. Hal ini membuat Wakil Presiden, Maruf Amin, merasa prihatin saat menyampaikan orasi ilmiahnya pada Dies Natalis V dan Lustrum I Universitas Pertamina.

Wakil Presiden, Maruf Amin, sangat menyayangkan adanya ketimpangan sasaran penerima manfaat subsidi gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG) yang sebagian besar justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

Maruf menyebutkan, hanya 35 persen masyarakat miskin dan rentan yang merasakan manfaat subsidi LPG dari Pemerintah, sementara 65 persen lainnya justru dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi.

“Tentu ini ironis, karena alokasi subsidi elpiji jumlahnya sangat besar dan cenderung meningkat,” kata Maruf.

Selain itu, masih banyak masyarakat yang menggunakan bahan bakar kayu dalam memasak sehari-hari, kata Wapres. Padahal, Pemerintah telah meningkatkan anggaran subsidi LPG hingga mencapai Rp54 triliun dan menyediakan 7,5 metrik ton LPG untuk masyarakat.

“Meskipun Pemerintah pada 2021 mengalokasikan anggaran sekitar Rp54 triliun untuk subsidi LPG dan menyediakan LPG sampai 7,5 juta metrik ton untuk masyarakat, masih terdapat lebih dari 12,51 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang memasak menggunakan kayu bakar,” ujarnya.

Guna meminimalkan ketimpangan subsidi tersebut, Maruf meminta jajaran kementerian terkait untuk menetapkan kebijakan yang memihak pada masyarakat rentan dan miskin.

Wapres berharap, kementerian terkait untuk mengkaji kebijakan subsidi energi agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat serta mampu mendorong penghematan anggaran Pemerintah, sehingga dapat memperkuat ketahanan energi nasional.

“Selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saya telah meminta agar kebijakan energi juga harus berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan untuk mendorong keadilan terhadap akses energi dan pada akhirnya mendorong ketahanan energi nasional,” tuturnya.

 

Hasil Penelitian UI: Dampak Polusi, Kegagalan Fungsi Paru Warga Jakarta Makin Tinggi

Previous article

BBM RON Rendah Ganggu Imunitas Saat Pandemi, Pakar Kesehatan Sarankan Pakai RON92

Next article

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *