HeadlineTulisan

YLKI: Pemerintah Perlu Memberikan Insentif Harga untuk BBM Ramah Lingkungan

0
Ketua YLKI, Tulus Abadi
Pemerintah perlu memberikan insentif harga untuk BBM ramah lingkungan guna mewujudkan pengurangan emisi gas rumah kaca. Masalahnya, masyarakat masih banyak yang menggunakan BBM jenis Premium RON 88  yang memiliki tinggkat pencemaran udara cukup tinggi.

Dengan adanya insentif harga bagi BBM ramah lingkungan, masyarakat akan mudah beralih menggunakan Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, Pertamax Plus RON 95 dan Pertamax Turbo RON 98. Bila ini terjadi, Program Langit Biru bisa terwujud untuk mereduksi gas karbon sebagaimana janji Presiden Jokowi pada Protokol Paris (2015).

Hal itu diungkap Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, saat dialog virtual Penggunaan BBM Ramah Lingkungan Untuk Mewujudkan Program Langit Biru.

Tulus Abadi mengatakan, semangat konsumen untuk menggunakan BBM non Premium, sebenarnya sudah cukup baik. Setidaknya masyarakat sudah punya semangat tinggi untuk menggunakan Pertalite. Agar semaangat ini makin mengristal, kata Tulus Abadi, perlu ada insentif harga pada produk BBM non Premium.

Tulus mengatakan hal tersebut sangat penting dikarenakan pengguna kendaraan bermotor (ranmor) pribadi dalam mengisi BBM masih sangat sensitif harga. Jika di pasaran masih ada produk yang lebih murah, maka masyarakat akan mencari produk yang lebih murah (premium).

“Indeks kualitas udara di masing-masing kota (Ambon, Pekanbaru, Medan, Lampung) masih dianggap baik, namun hal ini jangan membuat lengah bagi masing masing pemda dan pemerintah pusat, untuk menerapkan BBM yang ramah lingkungan”, ucap Tulus.

Kenapa? Menurut Tulus, khususnya di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sudah terkoneksi oleh jalan tol. Hal ini akan mendorong masyarakat melelakukan perjalanan dengan ranmor pribadi, karena dianggap lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Jika fenomena ini makin kuat, maka dampaknya akan terjadi distribusi polusi di daerah daerah, oleh maraknya penggunaan ranmor pribadi tersebut.

“Fenomena ini harus disikapi dan diantisipasi dengan mewajibkan penggunaan BBM yang lebih bagus kualitasnya. Bukan lagi menggunakan premium. Pemerintah harus memanfaatkan momen ini untuk mewujudkan penggunaan BBM yang ramah lingkungan. Jangan sampai pemerintah terlambat mengantisipasi, sehingga wabah polusi akan terjadi di daerah daerah yang terkoneksi jalan tol”, sambung Tulus.

Tulus juga mengatakan dari sisi kesadaran publik, harus terus dikampanyekan secara masif tentang dampak negatif penggunaan energi fosil, khususnya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Sebab kesadaran masyarakat terhadap hal ini masih sangat rendah.

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *